Oleh : Arief Syam
Saya sebenarnya sudah mulai kehilangan minat pada kasus video profil desa Amsal Christy Sitepu semenjak Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas. Kasus ditutup, Amsal selamat. Namun, rasa geli sekaligus gemas itu kembali muncul ketika saya menonton video klarifikasi dari pihak kejaksaan.
Di video itu, sang jaksa dengan mantap mengulang-ulang kalimat sakti “Menurut ahli, untuk bagian editing, cutting, dan dubbing adalah sama untuk…” dan seterusnya. Terlepas dari perdebatan item proposal versus hasil audit, bukan itu yang menjadi sorotan saya. Yang terus terngiang di kepala saya adalah pengulangan frasa “menurut ahli”.
Mendengar kata AHLI yang diagungkan dalam konteks yang salah kaprah ini langsung mengingatkan saya pada buku The Death of Expertise karya Tom Nichols. Melihat bagaimana nasib seorang videografer asal Karo yang sempat dituntut penjara, rasanya kita memang perlu patungan mengirimkan satu lusin buku tersebut ke kantor aparat penegak hukum kita.
Menariknya, Tom Nichols dalam bukunya menyatakan betapa mengerikannya ketika orang awam bermodal googling mendadak merasa lebih pintar dari dokter atau ilmuwan. Tapi kasus Amsal ini mempertontonkan level Matinya Kepakaran yang jauh lebih advance berdasarkan keperayaan saya. Kematian kepakaran yang justru disponsori secara resmi oleh aparat negara dan sistem birokrasinya.
Di Bab 6, Nichols membahas konsep yang sangat relate dengan kasus ini, yaitu Expert Trespass (pelanggaran batas keahlian). Sederhananya, ini adalah situasi di mana seorang ahli di satu bidang mendadak merasa berhak dan mampu menghakimi bidang lain yang sama sekali tidak dia pahami.
Auditor atau birokrat kejaksaan itu mungkin sangat jago menyusun neraca lajur, menghitung pajak, atau mengecek kuitansi pengadaan laptop. Mereka adalah ahli di bidang administrasi. Tapi apa jadinya ketika kacamata kaku birokrasi itu dipakai untuk menilai industri kreatif?
Karena tidak paham betapa mumetnya melakukan color grading, dubbing, dan mencari angle yang pas, mereka dengan penuh percaya diri menyimpulkan bahwa kerja keras itu tidak ada harganya. Sindrom Dunning-Kruger yang juga dibahas Nichols di Bab 2, secara singak diartikan di mana seseorang dengan kemampuan atau pengetahuan rendah dalam suatu bidang merasa dirinya sangat kompeten, bahkan lebih pintar dari orang lain. Menggunakan ahli administrasi untuk menilai harga sebuah karya seni adalah sebentuk kesesatan berpikir yang hakiki.
Bagi negara, Amsal bukan pakar. Padahal, menurut definisi Nichols, kepakaran dibangun dari bakat, pengalaman, dan pengakuan dari klien atau sejawatnya. Amsal jelas diakui kepakarannya oleh desa-desa yang menyewanya. Tapi di mata hukum yang kaku, keahlian Amsal dilucuti habis-habisan hanya karena proses kreatifnya tidak memiliki standar harga di formulir instansi.
Kasus ini jelas meninggalkan pesan horor bagi para pekerja kreatif. Di negeri ini, kepakaranmu bisa dibunuh dan dipenjarakan kapan saja oleh stempel birokrasi yang menganggap kerja otak tidak lebih berharga dari pengadaan kertas HVS. Sepertinya, saya perlu minta tolong deh sama om Tom Nichols perlu segera menulis edisi ketiga, khusus mendedikasikan satu bab untuk birokrasi kita.
Ke depannya, idealnya, kerugian-kerugian negara yang nilainya fantastis itu dipaparkan oleh ahli yang benar-benar relevan dengan bidangnya. Agar yang menghitung itu tidak semata-mata berlindung di balik gelar AHLI versi surat tugas, tapi publik bisa menilai sendiri kelayakan kepakarannya.
Makanya, jari saya sungguh terpantik untuk membungkus buku Nichols ini dan mengirimkannya ke birokrasi. Tapi niat itu saya urungkan. Takutnya, langkah ini malah dianggap menghina, dan besoknya giliran saya yang dipersangkakan oleh ahli-ahli yang lain.
